Sore Ini, Guru Honorer-Menpan Bahas RPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia bersama perwakilan guru honorer akan menggelar pertemuan dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar, Selasa (21/2/2012). Pertemuan dijadwalkan akan berlangsung pada sore nanti. Dalam pertemuan itu, rencananya kedua belah pihak akan membahas finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelesaian Tenaga Honorer.

Seperti diberitakan, kemarin, Ketua PB PGRI mendampingi tim guru honorer untuk melakukan negosiasi dengan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan itu, Presiden RI diwakili oleh Menpan-RB Azwar Abubakar dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Saat dihubungi, Sulistiyo yakin RPP akan disahkan. Setelah itu, kata dia, Menpan juga akan mengangkat sekitar 160 ribu guru honorer yang dibayar dengan dana APBN (kategori K-1), dan secara bertahap, 600 ribu guru honorer akan diangkat sekolah (kategori K-2, non APBN) pada 2013.

"Sore ini pukul 15.00 WIB kami akan membahas finalisasi RPP tentang Penyelesaian Tenaga Honorer di Kemenpan," kata Sulistiyo, Selasa (21/2/2012).

Meski tuntutan akan ditindaklanjuti, para guru honorer tetap kembali menggelar aksi unjuk rasa menuntut Presiden RI untuk segera mengesahkan RPP tersebut, hari ini. Dihubungi terpisah, Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI), Ani Agustina mengatakan, saat ini para guru honorer tengah bersiap diri bergerak menuju titik unjuk rasa di Depan Istana Merdeka.

"Semua peserta aksi bermalam di Istiqlal. Pukul 09.00 kami berencana kembali ke depan Istana," kata Ani yang juga merupakan koordinatir aksi unjuk rasa.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, ratusan personel kepolisian dari Polres Gambir, Jakarta Pusat juga tengah melakukan apel persiapan di kawasan Monumen Nasional (Monas), di depan Istana Negara.

Sumber : Kompas.Com

»»  read more

Hari Ini Finalisasi RPP Honorer jadi PNS

	Hari Ini Finalisasi RPP Honorer jadi PNS Massa aksi tenaga honorer menuntut segera diangkat menjadi CPNS, di depan Istana, Senin (20/2). Foto: Arundono/JPNN JAKARTA - Tidak sia-sia aksi demonstrasi 20 ribu lebih guru honorer anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di depan Istana Kepresidenan, Senin (20/2). Hari ini, sepuluh perwakilan PGRI diminta ikut rembukan finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Sulistyo menjelaskan, aksi demonstrasi ribuan guru ini benar-benar dilakukan dalam kondisi terpaksa. Sebenarnya dia sudah menghimbau kepada para guru untuk tidak demo. "Tapi upaya pengangkatan honorer ini sungguh kebangetan," kata Sulistyo. Sebab, RPP ini sejatinya sudah bisa disahkan sejak 2009 silam. Sulistyo menjelaskan, penghargaan pemerintah terhadap guru honorer sangat minim. Bahkan dia mengatakan, ada salah satu menteri yang berpidato kemana-mana yang isinya justru menyalahkan guru honorer sendiri. "Ya masak pantas ada menteri yang ngomong siap suruh jadi honorer. Sudah tahu gajinya Rp 200 ribu per bulan," kata Sulistyo sambil mewanti-wanti nama menteri yang bersangkutan tidak dikorankan. Menteri tadi, kata Sulistyo, juga menggunjing para guru honorer tidak memposisikan diri layaknya buruh industri. Pada intinya, guru merupakan sebuah profesi. Jadi, para honorer tidak perlu menuntutu upah layaknya buruh pabrik. Di tengah kegelisahan sejumlah guru honorer itu, untungnya bisa sedikit terobati. Tepatnya setelah mereka kemarin sore diterima oleh Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, dan Julian Aldrin Pasha, juru bicara presiden. "Dari Kemendikbud diwakili wakil menteri bidang pendidikan. Tapi datangnya telat," ucap Sulistyo. Hasil dari pertemuan tersebut, hari ini sepuluh perwakilan PGRI diundang  untuk ikut rembuk dalam finalisasi RPP pengangkatan tenaga honorer. Pertemuan pembahasan finalisasi ini direncanakan sore nanti (21/2) di kantor Kemen PAN-RB. Sulistyo menjelaskan, upaya Kemen PAN-RB yang bersedia mengajak perwakilan guru honorer anggota PGRI harus disambut baik. Dengan cara ini, perwakilan honorer bisa ikut menyumbangkan aspirasinya. Langkah ini, kata Sulistyo, bisa menghindari adanya persoalan pelik pasca penandatanganan RPP pengangkatan honorer oleh Presiden SBY. Selama ini, Presiden SBY memang beralasan tidak segera mengesahkan RPP tersebut karena diliputi kecemasan. Orang nomor satu di republik ini tidak mau ada polemik yang tambah pelik setelah pengesahan RPP tadi. Sehingga, dia meminta Kemen PAN-RB dan kementerian terkait lainnya untuk merumuskan lebih bagus lagi RPP itu. Jika hari ini finalisasi RPP itu benar-benar rampung, dijadwalkan Kamis draf RPP bisa dimasukkan ke Sekretariat Negara (Sesneg). Sulistyo mendapatkan bocoran jika sudah masuk ke Sesneg, RPP ini akan dibawa di rapat terbatas. Rapat ini akan diikuti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemen PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Sesneg. "Tidak perlu menunggu sampai April," ujar Sulistyo. Sebelumnya memang sempat muncul kabar jika Kemen PAN-RB memasang target finaslisasi RPP pengangkatan honorer April mendatang. Di tengah kabar baik ini, Sulistyo menghimbau para tenaga honorer di daerah. Dia menyerukan supaya para tenaga honorer, baik guru maupun tenaga lainnya, untuk tidak menyetor uang ke bupati atau walikota. Dia menegaskan jika pengangkatan ini murni rencanan negara dan tidak dipungut biaya. "Meski yang datang itu tim sukses bupati atau walikota, jangan mau memberi uang," kata dia. Selama ini, Sulistyo mengatakan ada laporan jika setiap honorer diminta Rp 40 juta untuk bisa ikut validasi dan verifikasi. Jika tidak menyetor upeti itu, nama para honorer akan dicoret. Sehingga, tidak bisa mengikuti tahap validasi dan verifikasi. (wan) Sumber : jpnn

»»  read more

Pemerintah dan DPR RI Sepakat RPP Honorer Rampung April 2012

Jakarta-Humas BKN, Pemerintah dan Komisi II DPR RI sepakat bahwa pemerintah segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengakomodasi tenaga honorer. Hal tersebut tertuang dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Azwar Abubakar, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan-Jakarta, Senin (13/2).

Pimpinan Komisi II DPR RI saat memimpin Rapat kerja dengan MenPAN dan RB, Wakil Kepala BKN dan Kepala BPKP terkait tenaga honorer dan program RB.

Rapat Kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi II Taufiq Effendi. Komisi II DPR RI meminta Pemerintah agar dapat menyelesaikan RPP tenaga honorer baik Kategori 1 (K1) dan K2 dan melaporkan hasilnya kepada Komisi II DPR RI paling lambat April 2012. Untuk itu, Kementerian PAN dan RB bersama BPKP dan BKN berkomitmen segera menyelesaikan dan menuntaskan permasalahan tenaga honorer tersebut.

Perwakilan pemerintah dan jajaran pejabat eselon I dan II menghadiri Rapat kerja di Gedung Nusantara II DPR RI

Namun demikian, Azwar Abubakar menyampaikan bahwa berdasarkan proses verifikasi dan validasi (Verval) yang sedang berlangsung disinyalir terdapat indikasi rekayasa ataupun manipulasi data tenaga honorer yang disampaikan oleh sejumlah instansi pemerintah kepada BKN. Oleh sebab itu Azwar Abubakar menekankan perlunya dilakukan Verval ulang terhadap tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah provinsi serta kabupaten/kota yang jumlah tenaga honorernya lebih dari 200 orang secara tepat dan akurat. “Hal serupa juga akan dilakukan terhadap instansi pemerintah yang mendapat laporan pengaduan secara tertulis, baik yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri PAN dan RB, serta Kepala BKN,” ungkap Azwar Abubakar. Lebih lanjut Azwar Abubakar menegaskan bahwa RPP tentang tenaga honorer telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Pemerintah.

(Depan kiri ke kanan) Kepala BPKP Mardiasmo, MenPAN dan RB Azwar Abubakar dan Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno memaparkan terkait penyelesaian tenaga honorer dan RB di Gedung Nusantara II DPR RI.

Sementara itu, Eko Sutrisno mengemukakan bahwa dari 152.310 tenaga honorer K1 telah dilakukan Verval dan hingga 31 Desember 2011 sebanyak 72.569 dinyatakan memenuhi kriteria (MK), 77.891 orang tidak memenuhi kriteria (TMK) dan 1.850 sedang dalam proses verval. Sedangkan tenaga honorer kategori II yang telah sampai BKN, menurut Eko Sutrisno berjumlah 644.144 orang. Eko Sutrisno menambahkan bahwa jumlah tersebut mengalami penambahan dari luncuran K1 yang dibiayai nonAPBN/APBD sebanyak 18.636 orang. Sehingga jumahnya keseluruhan mencapai 662.780 orang. Mereka terdiri dari tenaga honorer instansi pusat 84.996 orang dan instansi daerah 577.784 orang.


Berdasarkan data Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN, jumlah kekuatan PNS saat ini (bezzeting) per 31 Desember 2011 sebanyak 4.570.818 PNS. Mereka bekerja pada instansi pusat sebanyak 925.848 dan 3.644.490 bekerja pada instansi daerah. Sedangkan PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 116.726, yang tersebar di instansi pusat sebanyak 23.152 dan di instansi daerah sebanyak 116.726. Dengan demikian kalau hingga akhir 2012 tidak ada rekrutmen CPNS maka jumlah keseluruhan jumlah PNS menjadi 4.457.092. (bal/kis)

Sumber : bkn.go.id

»»  read more

Gaji PNS ke Istri, Kemendagri Nilai Positif

JAKARTA- Kebijakan Pemprov Gorontalo agar semua gaji PNS ditransfer ke istri direspon positif oleh pemerintah pusat. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menilai kebijakan ini tak menyalahi aturan apapun.

"Silahkan saja , itu semacam diskresi gubernur atau wewenang pemerintahan di daerah," kata Reydonnyzar saat dihubungi Jawa Pos tadi malam (08/02).

Pejabat yang akrab dipanggil Donny ini menilai kebijakan ini bisa membuat kinerja birokrasi di daerah meningkat. "Ini terkait internal pembinaan kepegawaian, bagus bagus saja," katanya.

Donny menyebut, jika gaji ditransfer langsung ke istri akan bisa menimbulkan ketentraman dalam rumah tangga. "Akan memunculkan rasa aman dan nyaman bagi PNS yang juga akan berpengaruh pada kinerjanya," katanya.

Istri juga akan tahu secara pasti berapa pendapatan suami. Sehingga, tidak ada korupsi yang dilakukan. "Efeknya ke kesejahteraan," katanya.

Lantas apakah kebijakan ini akan diberlakukan secara nasional? Donny mengaku tak ada rencana sampai sejauh itu. "Sekali lagi, ini lebih pada kewenangan gubernur di wilayahnya, tidak ada aturan yang dilanggar tapi juga tidak ada aturan nasional yang mengharuskan," katanya. (rdl)

»»  read more